BIN Bantah Ada ‘Jatah’ Rp 200 Juta Per Bulan untuk Ormas agar Tak Kritisi Pemerintah

JURU Bicara Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Purwanto membantah kabar yang beredar di media Twitter yang menyebut Kepala BIN menyuap sejumlah organisasi kemahasiswaan agar tidak mengkritisi pemerintah.

Wawan mengatakan, akun tersebut menuduh Kepala BIN telah memberikan uang “bungkam” sejumlah Rp 200 juta per bulan kepada masing-masing organisasi.

“Kabarnya ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi,” katanya di Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

“lsu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN,” sambungnya.

Wawan menegaskan, selama ini BIN tidak pernah melarang siapapun untuk memberikan kritik terhadap pemerintah.
Related Posts

Baca Juga  Menakjubkan, Ini Sisi Lain Agus Yudhoyono

Usai Insiden Pembakaran Bendera Bertulisan Tauhid, Ini 5 Kesepakatan Ulama dan Ormas di Garut
2 Nov 2018

Namun, tambah Wawan Purwanto, sebaiknya kritik yang diberikan kepada pemerintah disertai fakta.

“BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Wawan juga menegaskan bahwa institusinya membebaskan masyarakat untuk membentuk organisasi atau menyelenggarakan acara deklarasi tertentu.

Meski membebaskan, ia menekankan pentingnya bagi publik untuk menaati aturan yang berlaku terkait tindakan-tindakan tersebut.

“Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggungjawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik),” terang Wawan. []

Baca Juga  Orang Gila Teror Ulama, Peran Lembaga Intelijen Dipertanyakan

SUMBER: TRIBUNNEWS

Tinggalkan Komentar Dengan Bijak ya! Terima Kasih