Heboh Jokowi Sebut Banyak Politikus Sontoloyo Kini Muncul GENDERUWO! Fahri Hamzah: Pemerintah yang Punya Kapasitas sebagai Genderuwo

Setelah ‘sontoloyo’, Presiden Joko Widodo kini memunculkan istilah baru di dunia perpolitikan: politik genderuwo. Apa maksud Jokowi?

Pernyataan soal ‘politik genderuwo’ ini disampaikan Jokowi dalam pidato pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11/2018). Dalam kesempatan itu, dia menyebut saat ini banyak politikus yang pandai memengaruhi. Banyak yang tidak menggunakan etika dan sopan santun politik yang baik.

“Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran. Setelah takut yang kedua membuat sebuah ketidakpastian. Masyarakat menjadi, memang digiring untuk ke sana. Dan yang ketiga menjadi ragu-ragu masyarakat, benar nggak ya, benar nggak ya?” katanya.

Politikus yang menakut-nakuti itulah yang dia sebut sebagai ‘politikus genderuwo’.

Baca Juga  PA 212 Tepis Kapitra Soal Jasa Besar Ma'ruf Amin di 212 Bahkan Sebut Sebagai 'saksi mahkota'

“Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Nggak benar kan? Itu sering saya sampaikan itu namanya ‘politik genderuwo’, nakut-nakuti,” tegasnya.

Tanggapan Fahri

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa yang memiliki kapasitas sebagai genderuwo adalah pemerintah, bukan rakyat.

Pernyataan Fahri tersebut merespon pidato Jokowi yang menyebut bahwa sekarang ini banyak politikus yang menggunakan politik genderuwo.

“Rakyat itu tidak punya kapasitas menjadi genderuwo atau sontoloyo. Yang punya kapasitas sontoloyo dan genderuwo itu pemerintah. Makanya harus kembali ke sendiri. Jadi ini menepuk air terpercik ke muka sendiri, sebenarnya begitu loh,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (9/11/2018).

Baca Juga  Heboh! Dikabarkan 4 Anggota BIN Jadi Buronan di Arab Saudi Terkait Bendera ISIS, Begini tanggapan BIN

Menurut Fahri pemerintah tidak menyadari bahwa rakyat tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan opini atau pembelahan. Yang memiliki kemampuan untuk membuat opini adalah pemerintah dengan segala perangkat yang dimilikinya.

“Dan yang mampu menutup pembelahan ideologis itu ya pemerintah,” katanya.

Fahri mencontohkan langkah pemerintah atau kubu petahana yang menggiring opini dan menciptakan pembelahan tersebut diantaranya yakni menunjuk Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin sebagai Cawapres Jokowi, dengan maksud untuk menghilangkan opini bahwa Jokowi anti ulama.

“Sekarang dia memilih Pak Yusril, dan saya membaca statemen Pak Yusril kayanya dia enggak akan menjadi penasehat hukum tapi dugaan saya juga menjadi penasihat politik,” pungkasnya.

Sebelumnya Jokowi kembali menggunakan istilah nyeleneh dalam pidatonya ketika menyinggung kondisi politik saat ini. Setelah menyebut Politikus sontoloyo yang kemudian menuai kontroversi, Jokowi kini menyebut politik genderuwo.

Baca Juga  Soal Tenaga Kerja Asing, Begini Tamparan Keras Fahri Hamzah Untuk Pemerintah

“Kita lihat dengan propaganda menakutkan, membuat kekhawatiran, dan membuat ketidakpastian. Masyarakat lalu digiring dan dibuat ragu ragu. Cara cara politik seperti ini tidak beretika, dan itu namanya politik genderuwo, menakut nakuti,” kata Jokowi di Tegal, Jawa Tengah, Jumat, (9/11/2018).

DETIK/TRIBUNNEWS

Tinggalkan Komentar Dengan Bijak ya! Terima Kasih

Tinggalkan Balasan